VIVAnews - Pemerintah akan segera rapat untuk menangani anarkisme di masyarakat yang bisa mengakibatkan konflik horisontal. Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pun mengumpulkan pejabat daerah untuk menangani anarkisme.
Hal ini diungkapkan Menko Polkukam Djoko Suyanto di Istana Negara, Jakarta, 10 Agustus 2010. "Siang ini di Kemenko Polhukam ada rapat, mengundang para Gubernur, Pangdam Panglima Daerah Militer, Kapolda. Tentang bagaimana menangani (anarkisme) itu," kata Djoko.
Salah satu yang dibahas adalah kekerasan yang menimpa jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Bekasi, Jawa Barat, Minggu lalu.
Djoko mengatakan, poin penting yang akan ditegaskan adalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak anarkis dan kerusuhan. "Organisasi apapun, perkumpulan apapun, siapapun, tidak boleh melakukan tindakan anarkis. Merusak, melukai, membuat kenyamanan terganggu. Apapun organisasinya," ucap Djoko.
Namun, kata Djoko, pembubaran ormas yang melakukan tindak anarkis bukanlah solusi mencegah anarkisme. "Kalau sekarang saya bubarkan, besok ganti nama, tapi kelakuannya sama. Bukan soal nama, bukan soal organisasinya, perilakunya yang paling penting," tutur Djoko.
Menko Polhukam meminta pimpinan ormas dapat mengawasi perilaku anak buahnya, dengan demikian, tindak anarkisme dapat dicegah.
Selain mengundang pimpinan daerah, pemerintah juga akan melibatkan Kementerian Agama dalam menangani kasus anarkisme yang memiliki latar belakang agama.
Gasak Harta Majikan Saat Mudik Lebaran, Pria di Tangerang Ditangkap Polisi
Pelaku merupakan orang kepercayaan korban. Kejadian diketahui saat korban kembali setelah mudik lebaran.
