VIVAnews - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan membatasi tayangan siaran langsung oleh televisi di persidangan. Rencana ini disadari KPI akan menuai banyak protes.
"Itu biasa. Yang paling penting, benar atau tidak aturan yang dijalankan," kata Ketua KPI Sasa Djuarsa kepada VIVAnews Jumat, 13 November 2009.
Menurut Sasa, kebijakan baru soal pembatasan penayangan siaran langsung itu memang diprediksi akan menimbulkan pro dan kontra. Meski demikian, KPI akan menampung usulan dari berbagai pihak yang terkait.
"Persoalannya, kita harus timbang-timbang yang pantas itu peliputan apa, pembatasan seperti apa," ujar dia.
Rencananya, Senin 16 November mendatang, KPI dan Dewan Pers akan duduk bersama membahas rencana pembatasan siaran langsung oleh televisi di persidangan.
Hal ini dipicu tayangan siaran langsung sidang terdakwa mantan Ketua KPK Antasari Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen itu, terlihat ada kesaksian yang dinilai melanggar norma asusila.
"Semua sidang, ketika misalnya itu pengungkapan fakta yang terkait norma kesusilaan. Ini perlu ada pembatasan," kata Sasa lagi.
ismoko.widjaya@vivanews.com
Survei di Atas 50 Persen, Elite Golkar Dorong Ridwan Kamil Maju Pilgub Jabar Ketimbang Jakarta
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan Golkar cenderung mendorong Ridwan Kamil (RK) maju di Pilkada Jawa Barat ketimbang DKI Jakarta.
